KOMPLEK KANTOR BUPATI BIMA DIBAKAR MASSA

Kondisi Kantor Bupati Bima pasca di bakar massa

Situasi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, kembali memanas. Komplek Kantor Bupati Bima, Kamis (26/1/2011) dibakar ribuan pengunjuk rasa, setelah sebelumnya sejak menjelang siang, ribuan warga Kecamatan Lambu dan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mendatangi Kantor Bupati Bima dan berupaya menduduki kantor pemerintah daerah tersebut.


Massa pengunjuk rasa hari ini datang dari Lambu dan Sape menumpang ratusan truk dan tiba di Kota Bima pukul 12.30 Wita. Massa aksi langsung menggelar orasi dan menerobos pagar pembatas kantor bupati setelah sebelumnya long march dari lapangan umum dekat RSUD Bima.


Aksi ini dilakukan terkait dengan penanganan insiden di Pelabuhan Sape yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2011. Insiden Pelabuhan Sape berawal dari unjuk rasa warga dan memblokade jalan di Pelabuhan Sape. Massa yang terdiri dari warga dan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak pengesahan surat izin pertambangan yang dikeluarkan Bupati Bima. Massa sempat menutup pelabuhan Sape sebagai bentuk kekecewaan dari terbitnya surat izin tersebut yang berdampak pada pencemaran mata air di wilayah mereka. Kericuhan terjadi saat polisi berusaha mengurai massa. Dua orang peserta aksi bahkan tewas diduga akibat dianiaya polisi. Polisi sudah menetapkan lima orang petugas sebagai terperiksa.


Setelah membakar kantor Bupati Bima dan juga Kantor KPUD Bima hingga ludes di Jalan Soekarno Hatta, sedikitnya 10 ribu massa kini bergerak menuju Pendopo Bupati Bima, satu kilometer arah timur Kantor Bupati di Kota Bima.


Sesaat sebelum aksi pembakaran dilakukan, Koordinator aksi, Delian Lubis mengklaim, aksi pendudukan yang semula hendak menduduki kantor Bupati Bima itu diikuti sedikitnya 10.000 ribu orang. Mereka adalah warga dari Kecamatan Lambu, Sape dan Langudu.


"Kami datang ke sini, menuntut agar kawan-kawan kami dibebaskan. Mereka yang ditahan harus dibebaskan saat ini juga. Selain itu, bagi kami, sudah menjadi harga mati, kalau izin tambang PT Sumber Mineral Utama harus dicabut," kata Delian.
"Kami tidak mau bertemu atau berdialog. Kami mau bertemu Bupati, jika memang Bupati bersedia mencabut izin tambang PT Sumber Mineral Utama. Bagi kami, itu adalah harga mati," tegasnya lagi.


Sementara itu, AKBP Sukarman Husein, AKBP Sukarman Husein, di Mataram mengatakan "Benar massa telah membakar kantor Bupati Bima dan kantor KPUD Bima yang letaknya bersebelahan. Sementara informasi yang kami dapatkan dari lapangan, sebanyak 10 ribu massa kini bergerak menuju ke pendopo Bupati.

Related Post: